MATERI PPKn XII BAB 1 KASUS-KASUS PELANGGARAN HAK DAN PENGINGKARAN KEWAJIBAN WARGA NEGARA

A.Makna Hak & Kewajiban Warga Negara
Hak adalah semua hal yang diperoleh / didapatkan setelah melakukan kewajiban.
Hak Asasi Manusia adalah hak yang melekat pada diri setiap pribadi manusia. Tidak dibatasi status kewarganegaraan (universal), semua HAM masuk ke dalam hak warga negara.
Hak Warga Negara adalah hak yang melekat pada warga negara, hak ini dibatasi status kewarganegaraan.
Kewajiban adalah segala sesuatu yang harus dilakukan dengan penuh tanggung jawab.
Kewajiban Asasi adalah kewajiban dasar setiap orang, tidak dibatasi status kewarganegaraan.
Kewajiban Warga Negara adalah kewajiban sebagai warga negara, dibatasi oleh status kewarganegaraan, cakupan luas meliputi kewajibaan asasi.
Hak & Kewajiban memiliki hubungan kausalitas (sebab akibat), tidak dapat dipisahkan, karena dari kewajiban itulah muncul hak dan sebaliknya.

B.Substansi Hak & Kewajiban Warga Negara dalam Pancasila
Pancasila mengatur hak & kewajiban warga negara dengan cara menjamin HAM melalui nilai-nilai yang terkandung dalam nilai dasar, nilai instrumental, dan nilai praksis.

1.Hak & Kewajiban Warga Negara dalam Nilai Dasar Sila-Sila Pancasila
Berkaitan dengan hakikat kelima sila pancasila :
~ Nilai Ketuhanan
~ Nilai Kemanusiaan
~ Nilai Persatuan
~ Nilai Kerakyatan
~ Nilai Keadilan
Nilai-nilai tersebut bersifat universal. Terkandung cita-cita, tujuan, nilai baik & benar, bersifat tetap, dan melekat pada kelangsungan hidup negara.
Sila “Ketuhanan Yang Maha Esa”
Hak : bebas memeluk agama sesuai kepercayaan, bebas beribadah sesuai agama masing-masing
Kewajiban :
a.Tolong-menolong & kerja sama dengan pemeluk agama lain sesuai situasi dan kondisi
b.Toleransi
c.Tidak memaksakan suatu agama
Sila “Kemanusiaan yang Adil dan Beradab”
Hak : mendapat kedudukan yang sama di dalam hukum dan perlindungan hukum
Kewajiban :
a.Mengakui persamaan
b.Saling mencintai
c.Tenggang rasa
d.Melakukan kegiatan kemanusiaan
Sila “Persatuan Indonesia”
Hak : menjamin pengembangan budaya sebagai ciri keberagaman bangsa untuk memperkaya budaya nasional
Kewajiban :
a.Mengutamakan kepentingan bangsa
b.Rela berkorban untuk kepentingan bangsa
c.Cinta tanah air
d.Mengembangkan persatuan Indonesia
e.Memajukan pergaulan demi persatuan dan kesatuan
Sila “ Kerakyatan yang Dipimpin oleh Hikmat Kebijaksanaan dalam Permusyawarakatan/Perwakilan”
Hak : jaminan partisipasi politik yaitu kebebasan berpendapat dan berorganisasi, serta hak berpartisipasi dalam pemilu
Kewajiban :
a.Mengutamakan mengambil keputusan dengan musyawarah mufakat
b.Tidak memaksakan kehendak
c.Menghargai pendapat orang lain
d.Mempercayai wakil rakyat
Sila “Keadilan Sosial bagi Seluruh Rakyat Indonesia”
Hak : diakui hak milik perorangan & dilindungi pemanfaatannya, serta diberi kesempatan sebesar-besarnya
Kewajiban :
a.Gotong royong
b.Kekeluargaan
c.Bekerja keras
d.Tidak melakukan perbuatan yang merugikan

2.Hak & Kewajiban Warga Negara dalam Nilai Instrumental Sila-Sila Pancasila
Nilai instrumental merupakan penjabaran dari nilai-nilai dasar. Perwujudannya berupa ketentuan konstitusional (UUD-perda).
A.Hak atas kewarganegaraan
Pasal 26 ayat (1) dan (2)
(1) Yang menjadi warga negara ialah orang-orang bangsa Indonesia asli dan orang-orang lain yang disahkah dalam undang-undang sebagai warga negara.
(2) Penduduk ialah warga negara Indonesia dan orang-orang asing yang bertempat tinggal di Indoneasia.
B.Kesamaan kedudukan dalam hukum dan pemerintah
ü Pasal 27 ayat (1)
a.Hak à kedudukan yang sama dalam hukum & pemerintah
b.Kewajiban à menjunjung hukum & pemerintahan
C.Hak atas pekerjaan dan penghidupan yang layak bagi kemanusiaan
Pasal 27 ayat (2)
a.Hak à memperoleh kehidupan dan pekerjaan yang layak
b.Peraturan perundang-undangan yang mengatur hal tersebut à UU agraria, tenaga kerja, penanaman modal, dan lainnya
D.Hak dan kewajiban bela negara
Pasal 27 ayat (3)
› Upaya pembelaan negara merupaka hak dan kewajiban bagi setiap warna negara
E.Kebebasan berserikat dan berkumpul
Pasal 28
a.Hak à berserikat, kebebasan berkumpul, dan kebebasan berpendapat
b.Kewajiban à mematuhi peraturan tentang hak-hak tersebut
F.Kemerdekaan memeluk agama
Pasal 29 (1) dan (2)
(1) Negara berdasar atas Ketuhanan Yang Maha Esa
(2) Negara menjamin kemerdekaan tiap-tiap penduduk untuk memeluk agamanya masing-masing dan untuk beribadat menurut agamanya dan kepercayaannya itu
G.Pertahanan dan keamanan Negara
Pasal 30 ayat (1) dan (2)
› Hak dan kewajiban warga negara ikut serta dalam usaha pertahanan dan keamanan negara
H.Hak mendapat pendidikan
Pasal 31 ayat (1), (2) dan (3)
(1) Hak memperoleh pendidikan
(2) Kewajiban mengikuti pendidikan dasar dan pemerintah wajib membiayai
(3) Pemerintah menciptakan sistem pendidikan
I. Kebudayaan nasional Indonesia
Pasal 32 ayat (1) dan (2)
(1) Hak warga negara untuk mengembangkan nilai-nilai budaya
(2) Hak mengembangkan dan menggunakan bahasa daerah sebagai bahasa nasional
J. Perekonomian nasional
Pasal 33 ayat (1), (2), (3), (4), dan (5)
(1) Perekonomian disusun sebagai usaha bersama berdasar atas azas kekeluargaan.
(2) Cabang-cabang produksi yang penting bagi Negara dan yang menguasai hajat hidup orang banyak dikuasai oleh Negara.
(3) Bumi, air dan kekayaan alam yang terkandung didalamnya dikuasai oleh Negara dan dipergunakan untuk sebesar-besarnya kemakmuran rakyat.
(4) Perekonomian nasional diselenggarakan berdasar atas demokrasi ekonomi dengan prinsip kebersamaan, efisiensi berkeadilan, berkelanjutan, berwawasan lingkungan, kemandirian, serta dengan menjaga keseimbangan kemajuan dan kesatuan ekonomi nasional.
(5) Ketentuan lebih lanjut mengenai pelaksanaan pasal ini diatur dalam undang-undang.
K.  Kesejahteraan sosial
Pasal 34 ayat (1), (2), (3), dan (4)
(1) Fakir miskin dan anak-anak yang terlantar dipelihara oleh negara
(2) Negara mengembangkan sistem jaminan sosial bagi seluruh rakyat dan memberdayakan masyarakat yang lemah dan tidak mampu sesuai dengan martabat kemanusiaan
(3) Negara bertanggung jawab atas penyediaan fasilitas pelayanan kesehatan dan fasilitas pelayanan umum yang layak
(4) Ketentuan lebih lanjut mengenai pelaksanaan pasal ini diatur dalam undang-undang

3.  Hak & Kewajiban Warga Negara dalam Nilai Praksis Sila-Sila Pancasila
Perwujudan nilai instrumental
Realisasi dari ketentuan-ketentuan yang termuat dalam perundang-undangan yang terwujud dalam sikap dan tindakan sehari-hari

C. Kasus Pelanggaran Hak dan Pengingkaran Kewajiban Warga Negara
1. Penyebab Pelanggaran Hak dan Pengingkaran Kewajiban Warga Negara
Sikap egois (mementingkan diri sendiri)
~ Rendahnya kesadaran berbangsa dan bernegara
~ Sikap tidak toleran
~ Penyalahgunaan kekuasaan
~ Ketidaktegasan aparat penegak hukum
~ Penyalahgunaan teknologi
2. Kasus Pelanggaran Hak Warga Negara
Proses penegakan hukum masih belum optimal
(Pasal 27 ayat (1) UUD NRI Tahun 1945)
›  hak untuk menjunjung hukum
Tingkat kemiskinan dan pengangguran
(Pasal 27 ayat (2) UUD NRI Tahun 1945)
›  hak mendapat pekerjaan yang layak
Banyaknya kasus HAM
(Pasal 28A – 28J UUD NRI Tahun 1945)
›  menjamin HAM
Tindak kekerasan atas nama agama
(Pasal 29 ayat (2) UUD NRI Tahun 1945)
›  menjamin kebebasan beragama
Angka putus sekolah tinggi
(Pasal 31 ayat (1) UUD NRI Tahun 1945)
›  hak mendapat pendidikan
Pelanggaran hak cipta
3. Kasus Pengingkaran Kewajiban Warga Negara
Diakibatkan sifat egois dan rendahnya kesadaran
Contoh pengingkaran kewajiban :
~ Membuang sampah sembarangan
~ Melanggar aturan lalu lintas
~ Merusak fasilitas umum
~ Tidak membayar pajak
~ Tidak berpartisipasi dalam usaha pertahanan dan keamanan negara

D. Penanganan Pelanggaran Hak dan Pengingkaran Kewajiban Warga Negara

1. Upaya Pemerintah
Solusi terbaik adalah dengan mencegah timbulnya faktor penyebab pelanggaran hak dan pengingkaran kewajiban warga negara :
Supremasi hukum dan demokrasi harus ditegakkan
~ pendekatan hukum (searah)
~ pendekatan dialogis (2 arah, pemerintah & rakyat)
Mengoptimalkan peran lembaga-lembaga
KPK, Lembaga Ombudsman, Komnas HAM, dan lainnya
~ Meningkatkan pengawasan
~ Meningkatkan kualitas pelayanan
~ Meningkatkan penyebarluasan prinsip-prinsip bernegara
~ Meningkatkan profesionalisme
~ Meningkatkan kerja sama
Lembaga-lembaga penegak hukum :
a. Kepolisian
›  penanganan pelanggaran terhadap hak warga negara untuk mendapat rasa aman.
b. TNI
›  penanganan gerakan separatisme, ancaman keamanan dari luar
c. KPK
›  penanganan kasus korupsi dan penyalahgunaan uang negara
d. Lembaga Peradilan
›  menjatuhkan vonis atas kasus pelanggaran hak dan pengingkaran kewajiban warga negara
2. Membangun Partisipasi Rakyat dalam Mencegah Pelanggaran Hak dan Pengingkaran Kewajiban Warga Negara
~ Harus ada kerja sama yang baik antara pemerintah dan warga negara dalam mencegahnya