MATERI PPKn XII BAB 4 DINAMIKA PERSATUAN DAN KESATUAN BANGSA SEBAGAI UPAYA MENJAGA DAN MEMPERTAHANKAN NKRI

A. Hakikat Negara Kesatuan Republik Indonesia

Menurut C. F. Strong, negara kesatuan adalah bentuk negara dimana wewenang legislatif tertinggi dipusatkan dalam suatu badan legislatif nasional.

1. Pemerintah pusat dapat menyerahkan sebagian kekuasaannya kepada daerah berdasarkan hak otonomi, tetapi tahap akhir kekuasaan tetap berada di tangan pemerintah pusat.

2. Pemerintah pusat memegang kedaulatan sepenuhnya baik ke luar maupun ke dalam.

3. Dalam negara kesatuan hanya ada satu konstitusi, kepala negara, satu dewan menteri/kabinet, dan satu parlemen.

Negara kesatuan memiliki dua sistem :

1. Sentralisasi : semua hal diatur dan diurus oleh pemerintah pusat, sedangkan daerah hanya menjalankan perintah-perintah dan peraturan-peraturan dari pemerintah pusat.

Daerah-daerah tidak berwenang membuat peraturan-peraturan sendiri atau mengurus rumah tangganya sendiri.

2. Desentralisasi : daerah diberi kekuasaan untuk mengatur rumah tangganya sendiri (swatantra/daerah istimewa, otonomi).  Terdapat parlemen daerah dan peraturan daerah, tetapi pemerintah pusat tetap memegang kekuasaan tertinggi.

Konsep Negara Kesatuan Republik Indonesia 

Indonesia adalah negara kesatuan yang menganut sistem desentralisasi melalui otonomi daerah.  Dengan otonomi daerah maka pemerintah pusat memberikan sebagian kewenangan pemerintahan kepada daerah otonom (provinsi dan kabupaten/kota) untuk mengatur dan mengurus rumah tangga daerahnya sendiri. Tetapi ada kewenangan yang tidak diberikan kepada daerah otonom, yaitu dalam bidang politik luar negeri, agama, yustisi (kehakiman/peradilan), pertahanan, keamanan, moneter dan fiskal nasional (kebijakan ekonomi nasional). 

Karakteristik Negara Kesatuan Republik Indonesia 

1. Mr. Soepomo dalam sidang BPUPKI menghendaki bentuk negara kesatuan dengan paham negara integralistik yaitu negara tidak menjamin kepentingan individu dan kelompok tetapi menjamin kepentingan seluruh rakyat sebagai satu kesatuan yang integral. Negara adalah kesatuan masyarakat yang organis dan tersusun secara integral. 

2. Mr. Muhammad Yamin, menghendaki negara unitarisme yang berwujud NKRI. Tujuan dibentuknya negara kesatuan adalah untuk menyatukan seluruh wilayah nusantara agar menjadi negara yang besar dan kukuh dengan kekuasaan negara yang bersifat sentralistik.

3. Pembukaan UUD 1945 pada alinea kedua : ……”dan perjuangan pergerakan kemerdekaan Indonesia telah sampailah pada saat yang berbahagia dengan selamat sentausa mengantarkan rakyat Indonesia ke depan pintu gerbang kemerdekaan negara Indonesia yang merdeka, bersatu, berdaulat adil dan makmur.

4. Pasal 1 ayat 1 : Negara Indonesia ialah negara kesatuan yang berbentuk republik. 

5. Pasal 18 ayat 1 : Negara Kesatuan Republik Indonesia dibagi atas daerah-daerah provinsi dan daerah provinsi itu dibagi atas kabupaten dan kota, yang tiap-tiap provinsi, kabupaten, dan kota itu mempunyai pemerintahan daerah, yang diatur dengan undang-undang.

6. Pasal 18B ayat 2 : Negara mengakui dan menghormati kesatuan-kesatuan masyarakat hukum adat beserta hak-hak tradisionalnya sepanjang masih hidup dan sesuai dengan perkembangan masyarakat dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia,yang diatur dalam undang-undang.

7. Pasal 25A : Negara Kesatuan Republik Indonesia adalah sebuah negara kepulauan yang berciri Nusantara dengan wilayah yang batas-batas dan hak-haknya ditetapkan dengan undang-undang.

8. Pasal 37 ayat 5 : Khusus mengenai bentuk Negara Kesatuan Republik Indonesia tidak dapat dilakukan perubahan.

B. Persatuan dan Kesatuan Bangsa Indonesia dari masa ke masa 

1. Persatuan dan Kesatuan Bangsa Indonesia Masa Revolusi Kemerdekaan (18 Agustus 1945 s.d. 27 Desember 1949)                                            

Situasi dan kondisi serta karakteristik persatuan dan kesatuan Bangsa Indonesia :

1. Bentuk negara adalah kesatuan

2. Bentuk pemerintahan republik

3. Presiden sebagai kepala negara sekaligus kepala pemerintahan

4. Sistem pemerintahan presidensial

5. Konstitusi UUD 1945, namun belum dilaksanakan secara murni dan konsekuen karena Indonesia baru saja diproklamirkan sehingga kekuatan negara difokuskan dalam upaya mempertahankan kemerdekaan.

6. Lembaga negara yang terbentuk hanya presiden, wakil presiden, menteri, gubernur.

7. Terbentuk 12 departemen yaitu terdiri dari 8 provinsi yaitu Jawa Barat, Jawa Tengah, Jawa Timur, Sumatra, Borneo (Kalimantan), Sulawesi, Maluku, dan Sunda Kecil (Bali, Nusa Tenggara)

8. MPR, DPR, dan DPA, belum terbentuk karena dalam keadaan darurat dan harus dibentuk berdasarkan UU dan itu belum bisa dilakukan karena sedang pergolakan fisik, sehingga presiden menjalankan kekuasaan sebagai ketua MPR, DPR, dan DPA hanya untuk sementara waktu dan tidak menyalahi aturan dengan dasar hukum pasal IV Aturan Peralihan UUD 1945 yang menyatakan “MPR, DPR dan DPA dibentuk menurut UUD ini, segala kekuasaannya dijalankan oleh presiden dengan  bantuan sebuah Komite Nasional”.

Latar belakang dikeluarkan Maklumat :

Dengan dipegangnya kekasaan MPR, DPR, dan DPA oleh presiden berdasarkan pasal IV aturan peralihan UUD 1945 dijadikan propaganda oleh Belanda di dunia Internsional bahwa Indonesia sebagai negara diktator karena kekuasaan negara terpusat pada presiden.  

Maka untuk menangkal propaganda tersebut pemerintah RI segera mengeluarkan tiga buah maklumat sebagai berikut :

1. Malumat wakil presiden No. X tanggal 16 Oktober 1945 yang isisnya menghentikan kekuasaan luar biasa dari Presiden sebelum masa waktunya berakhir atau sebelum masa enam bulan.  Jadi kekuasaan MPR, DPR yang tadinya dipegang Presiden dialihkan kepada Komite Nasional Indonesia Pusat (KNIP). Maklumat ini menyalahi UUD 1945 pasal IV aturan peralihan karena belum habis masa berlaku yaitu enam bulan.

2. Maklumat Pemerintah tanggal 3 November 1945 tentang pembentukan partai politik sebanyak-banyaknya oleh rakyat sebagai tanggapan bahwa salah satu ciri negara demokrasi adalah multipartai, dimaksudkan agar dunia internasional menilai bahwa Indonesia adalah menganut asas demokrasi. 

3. Maklumat Pemerintah tanggal 14 Nopember 1945 yang intinya mengubah system pemerintahan presidensial menjadi system pemerintahan  parlementer. Maklumat ini juga menyalahi UUD 1945 karena dalam UUD 1945 sistem yang digunakan adalah system pemerintahan  presidensial.

Sistem parlementer tidak berjalan lama (14 Nopember 1945 s.d. 27 Desember 1949) karena kabinet-kabinet parlementer yang dibentuk gampang dijatuhkan dengan “mosi” tidak percaya dari DPR,  sehingga sering terjadi pergantian kabinet yang menyebabkan pemerintahan menjadi tidak stabil :

1. Kabinet Sutan Syahrir I, II, III

2. Kabinet Amir Syarifudin I (Juli s.d. Nopember 1947)

3. Kabinet Amir Syaripudin II (Nopember 1947 s.d. Januari 1948)

4. Kabinet Hatta I (Januari 1948 s.d. Agustus 1949)

5. Kabinet Darurat atau Mr. Sjafruddun Prawiranegara (Desember 1948 s.d Juli 1949)

6. Kabinet Hatta II (Agustus s.d. Desember 1949)

Berakhirnya NKRI atas kesepakatan KMB yang mengubah bentuk negara Kesatuan menjadi negara Serikat pada tanggal 27 Desember 1949. Konferensi Meja Bundar di Den Haag 23 Agustus s.d. 2 November 1949

Pemberontakan-pemberontakan :

a. PKI di Madiun 1948 dipimpin oleh Muso.  Tujuannya adalah ingin mengganti dasar negara Pancasila dengan Komunis daningin mendirikan negara Soviet Republik Indonesia.

b. DI/TII di Jawa Barat dipimpin oleh Sukarmadji Marijan Kartouwiryo.  Bertujuan mendirikan Negara islam Indonesia.

2. Persatuan dan Kesatuan Bangsa Indonesia Masa Republik Indonesia Serikat / RIS  (27 Desember 1949 s.d. 17 Agustus 1950)

Situasi dan kondisi serta karakteristik persatuan dan kesatuan Bangsa Indonesia :

1. Konstitusi menggunakan KRIS 1949

2. Betuk negara adalah Federasi atau serikat dengan 15 negara bagian.

3. Bentuk pemerintahan adalah republik.

4. Lembaga negara adalah presiden, wakil presiden, Kabinet, senat, DPR, MA, DPK.

5. Parlemen RIS terdiri dari Senat dan DPR

6. Senat beranggotakan wakil negara bagian masing-masing 2 orang wakil.

7. Sistem pemerintahannya adalah parlementer kabinet semu (quasi parlementer) dengan ciri :

a. PM diangkat oleh presiden bukan parlemen.  Mestinya diangkat oleh Parlemen.

b. Kekuasaan Perdana Menteri masih campur tangan presiden. Mestinya presiden sebagai kepala negara dan Perdana Menteri sebagai kepala pemerintahan.

c. Kabinet dibentuk oleh presiden.  Mestinya oleh Parlemen.

d. Kabinet bertanggung jawab pada DPR, tetapi harus melalui keputusan pemerintah.

e. DPR tidak bisa menggunakan mosi tidak percaya pada kabinet karena parlemen tidak memiliki hubungan yang erat dengan pemerintah dan DPR tidak memiliki pengaruh besar kepada pemerintah.

f. Presiden memiliki kedudukan rangkap yaitu sebagai kepala negara juga sebagai kepala pemerintahan.

Pemberontakan-pemberontakan :

a. Angkatan Perang Ratu Adil (APRA)                                                                                                   

b. Pemberontakan Andi Azis di Makasar                                                                                                

c. Republik Maluku Selatan                                                                                                                    

3. Persatuan dan Kesatuan Bangsa Indonesia Masa Demokrasi Liberal  (17 Agustus 1950 s.d. 5 Juli 1959)

Karakteristik persatuan dan kesatuan bangsa pada masa ini :

1. Konstitusi yang digunakan adalah UUDS 1950.

2. Bentuk negara adalah kesatuan yang kekuasaan dipegang pemerintah pusat. Hubungan dengan pemerintah daerah didasarkan asas desentralisasi. 

3. Bentuk pemerintahannya adalah republik dengan kepala negara presiden dibantu wakil presiden.

4. Sistem pemerintahannya adalah parlementer  menggunakan cabinet parlementer yang dipimpin perdana menteri. 

5. Alat perlengkapan negara adalah presiden dan wakil presiden, menteri-menteri, DPR, MA, DPK.

Pada masa Demokrasi Liberal ini ternyata tidak membawa bangsa Indonesia kearah kemakmuran, keteraturan dan kestabilan politik yang dibuktikan dengan jatuh bangunnya kabinet sebanyak 7 kali pergantian dalam masa 9 tahun, yaitu ; 

1. Kabinet Natsir (1950-1951)

2. Kabinet Sukirman (1951-1952)

3. Kabinet Wilopo (1952-1953)

4. Kabinet Ali Sastroamijoyo I (1953-1955)

5. Kabinet Baharudin Harahap (1955-1956)

6. Kabinet Ali Sastroamijoyo II (1956-1957)

7. Kabinet Djuanda (1957-1959)

Latar belakang dikeluarkannya Dekrit Presiden 5 Juli 1959 sbb :

Sebab kekacauan pada masa Demokrasi Liberal ini adalah ketidakberhasilan badan konstituante dalam menyusun UUD yang baru sebagai pengganti UUD Sementara.  Keadaan ini memancing persaingan politik dan ketatanegaraan Indonesia menjadi tidak tentu. Kondisi ini sangat berbahaya bagi kelangsungan bangsa dan negara sehingga Presiden Sekarno terdorong untuk mengajukan konsep demokrasi terpimpin dalam rangka kembali kepada UUD. Situasi semakin genting dan mengancam persatuan dan kesatuan sehingga Presiden Soekarno mengeluarkan Dekrit presiden tanggal 5 Juli 1959 yang berisi :

1. Pembubaran konstituante

2. Memberlakukan kembali UUD 1945 dan tidak berlakunya UUDS 1950.

3. Pembentukan MPRS dan DPAS.

Pemberontakan-pemberontakan yang terjadi :

a. DI/TII di Sulawesi Selatan :                                                                                                          

b. DI/TII di Aceh :                                                                                                                                    

c. DI/TII di Kalimantan Selatan :                                                                                                            

d. PRRI /Permesta (Pemerintah Revolusioner Republik Indonesia/Perjuangan Rakyat Semesta) 

4. Persatuan dan Kesatuan Bangsa Indonesia Masa Orde Lama (5 Juli 1959 s.d. 11 Maret 1966)

Karakteristik persatuan dan kesatuan bangsa  pada masa ini :

1. Konstitusinya UUD 1945

2. Presiden sebagai kepala negara sekaligus kepala pemerintahan.

3. Pembentukan Kabnet Kerja, sbb :

a. Kabinet Inti 10 menteri dan Presiden sebagai PM

b. Menteri-menteri ex officio adalah pejabat negara yang karena jabatannya diangkat menjadi menteri.  Misalnya KASAD, KASAU, KASAL, dan Kepolisian Negara, Jaksa Agung, Ketua DPA, Ketua Dewan Perancang Nasional.

c. Menteri-menteri muda 60 orang.

Muncul pemikiran yang dipelopori Presiden Soekarno bahwa pelaksanaan demokrasi liberal pada periode yang lalu sangat mengecewakan rakyat.  Karena itu Presiden Soekarno mencetuskan konsep demokrasi terpimpin ala Indonesia yaitu demokrasi yang dipimpin oleh hikmat keijaksanaan dalam permusyawaratan/perwakilan.

Tetapi semakin lama pelaksanaannya bergeser menjadi dipimpin oleh Presiden/Pemimpin Besar Revolusi sehingga segalanya didasarkan pada kepemimpinan penguasa atau pemerintah.

Maka pelaksanaan pemerintahan menjadi menyimpang dari Pancasila dan UUD 1945.

Penyimpangan-penyimpangan yang terjadi pada masa demokrasi Terpimpin sbb :

1. Presiden membubarkan DPR hasil Pemilu dan menggantinya dengan DPRGR yang anggotanya diangkat dan diberhentikan oleh Presiden. 

2. Membentuk MPR Sementara yang anggotanya diangkat dan diberhentikan oleh presiden.

3. Menetapkan Ir. Soekarno sebagai presiden seumur hidup oleh MPRS.

4. Membentuk Front Nasional melalui penetapan presiden dan anggotanya dari berbagai ormas dan orsospol di Indonesia.

5. Pemerasan terhadap Penghayatan pancasila menjadi Trisila kemudian diperas lagi menjadi ekasila atau Nasakaom (Nasional, Agama, Komunisme)

Nasakom ini meberi peluang terbentuknya PKI karena semua unsure nasakom dan PKI harus menjadi unsur pimpinan DPRD meskipun anggota PKI cuma satu orang di daerah tersebut yang menjadi anggota DPRD dan ini termuat dalam UU No. 18 Tahun 1965.

Inilah yang membuat PKI memperoleh posisi strategis dan dominan sehingga melakukan pemberontakan 30 September 1965. 

5. Persatuan dan Kesatuan Bangsa Indonesia Masa Orde Baru  (11 Maret 1966 s.d. 21 Mei 1998)

Orde Baru dipimpin oleh Presiden Seoharto, dan siap membangun kembali pemerintahan yang berdasarkan Pancasila dan UUD 1945 secara murni dan konsekuen.  Sistem pemerintahannnya adalah Presidensial.

Perioritas Orde Baru adalah pembangunan ekonomi dan stabilitas nasional yang matap dengan pendekatan keamanan untuk mengamankan pembangunan nasional.

Kelebihan pemerintahan Orde Baru :

1. Perkembangan pendapatan per kapita masyarakat meningkat pesat dari 70 dolar US menjadi 1.000 dolar US.

2. Program transmigrasi sukses

3. Program KB sukses

4. Pemberantasan buta hurup sukses.

Namun dalam perjalannnya pemerintahan Orde Baru juga melakukan penyimpangan-penyimpangan terhadap Pancasila dan UUD 1945.

Kekurangan pemerintahan Orde Baru :

Bidang Ekonomi :

1. Penyimpangan dari pasal 33 UUD 1945 bahwa praktek penyelenggaraan ekonomi terjadi monopoli ekonomi.

2. Pembangunan  ekonomi bersifat sentralistik sehingga terjadi jurang pemisah antara pusat dan daerah.  Menjurus keada kepentingan individu.

Kekurangan pemerintahan Orde Baru :

Bidang Politik :

1. Presiden sebagai Eksekutif  atau pelaksana UU berkedudukan lebih dominan dari pada lembaga legislative (MPR, DPR).

2. Pemerintahan system komando dan sentralistik.

3. Tidak ada kebebasan berpendapat apalagi mengkritik terhadap japannya pemerintahan.

4. Praktik KKN yang merugikan ekonomi dan krisis kepercayaan masyarakat.

Kekurangan pemerintahan Orde Baru :

Bidang Hukum :

1. Supremasi hukum tidak dapat ditegakkan karena aparat cenderung memihak orang tertentu dan kepentingan.

2. Penguasa sulit kena sanksi hukum atau kebal termasuk juga terhadap konglomerat yang dekat dengan penguasa.

3. Akibat dari keadaan tersebut Indonesia terjerembab pada krisis multi dimensial yang berujung terhadap bangkitnya gerakan reformasi dan menumbangkan rezim orde baru tgl 21 Mei 1998.

6. Persatuan dan Kesatuan Bangsa Indonesia Masa Reformasi ( 21 Mei 1998 s.d. sekarang )

Keadaan negara  sekarang :

1. Mewujudkan pemerintahan yang bebas KKN

2. Mewujudkan pemerintahan yang demokratis.

3. Mewujudkan pememrintahan yang konstitusional yang bercirikan :

a. Adanya pembatasan kekuasaan pemerintahan atau eksekutif.

b. Jaminan HAM dan hak-hak warga negara.

4. Mengadakan perubahan atau amandemen  atas UUD 1945 sebanayk 4 kali yaitu 1999, 2000, 2001, 2002 agar lebih knstitusional sehingga tercipta pemerintahan yang lebih baik.

5. Sistem pemerintahan tetap presidensial

6. Peran DPR lebih dominan dari presiden bahkan DPR diberi peran yang berimabng terhadap lembaga negara bahkan bisa menekan lembaga negara.

7. Kontrol terhadap kekuasaan presiden lebih ketat.

8. Mengubah struktur ketatanegaraan dan penghapusan serta penambahan lembaga negara.

Perubahan-perubahannya sbb :

1. Pasal 1 ayat 2 UUD 1945 :  Kedaulatan di tangan rakyat dan dilakukan menurut UUD.

2. Pasal 2 ayat 1 UUD 1945 : MPR merupakan lembaga Bikameral terdir dari anggota DPD dan seluruh anggota DPR.

3. Pasal 6A ayat 1 UUD 1945 : Presiden dan Wakil Presiden dipilih langsung oleh rakyat.

4. Pasal 7 UUD 1945 : Presiden memegang jabatan selama lima tahun dan dapat dipilih kembali dalam jabatan yang sama untuk satu kali masa jabatan.

5. Pasal 28A-28J UUD 1945 : Pencantuman HAM

6. Penghapusan DPA sebagai lembaga tinggi negara

7. Presiden bukan mandataris MPR

8. MPR tidak lagi menyusun GBHN

9. Pasal 24B dan 24C UUD 1945 : Pembentukan Mahkamah Konstitusi (MK) dan Komisi Yudisial (KY)

10. Pasal 31 ayat 4 UUD 1945 : Anggaran pendidikan minimal 20%

11. Pasal 37 ayat 5 UUD 1945 : Negara kesatuan tidak boleh diubah

12. Penjelasan UUD 1945 dihapus.

13. Sruktur Ketatanegaraan RI sebelum amandemen UUD NRI 1945 :

a. Lembaga Tertinggi Negara : MPR

b. Lembaga Tinggi Negara : Presiden, DPR, DPA, BPK, MA

c. Sistem Unikameral/Satu Kamar : MPR hanya terdiri   dari semua Anggota DPR.

14. Sruktur Ketatanegaraan RI setelah amandemen UUD NRI 1945 :

a. Lembaga Tinggi Negara : MPR, DPR dan DPD, Presiden, BPK, MA, MK (Mahkamah Konstitusi), KY (Komisi Yudisial)

b. Sistem Bikameral/Dua Kamar : MPR terdiri dari semua Anggota DPR dan Semua Anggota DPD (Dewan Perwakilan Daerah)

c. Anggota DPD dipilih melalui pemilu, setiap Provinsi diwakili 4 orang.